kchat – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa kebijakan pemerintah ke depan harus lebih berpihak pada buruh. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja, khususnya buruh.
PKS menilai bahwa kebijakan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, seperti fleksibilitas kontrak kerja dan pengurangan pesangon, tidak memberikan keamanan dan kesejahteraan yang memadai bagi buruh. Fleksibilitas kontrak kerja yang terlalu longgar dapat membuat buruh lebih rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, sementara pengurangan pesangon membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan kompensasi yang layak jika terjadi PHK.
Pada tahun 2024, tercatat ada PHK massal terhadap 80 ribu pekerja. PKS menyoroti kamboja slot bahwa kebijakan pemerintah saat ini lebih mengutamakan investasi daripada perlindungan hak buruh. PKS mendesak agar pemerintah ke depan lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan buruh, termasuk dengan mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh.
PKS menekankan pentingnya perlindungan hak buruh dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menurut PKS, kebijakan yang pro-buruh harus memastikan bahwa buruh mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti upah yang layak, jaminan kesehatan, dan perlindungan dari PHK sewenang-wenang. PKS juga mengingatkan bahwa kebijakan yang berpihak pada buruh akan membantu menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik.
PKS berharap bahwa pemerintah ke depan akan lebih mendengarkan aspirasi buruh dan membuat kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada mereka. PKS juga berkomitmen untuk terus berjuang demi kesejahteraan dan perlindungan buruh di Indonesia.
Dengan demikian, PKS menegaskan pentingnya kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada buruh untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik di Indonesia.